MUNA BARAT, SANGIASULTRA.ID – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Muna Barat (Mubar) membeberkan pelanggaran – pelanggaran yang ditindak lanjuti selama tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
Beberapa penanganan dugaan pelanggaran yang ditangani Bawaslu Mubar adalah soal netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), netralitas perangkat desa dan penerimaan badan adhoc KPU Mubar.
Ketua Bawaslu Mubar mengatakan, terkait dengan pelaksananaan tahapan Pilkada Muna Barat dalam proses kampanye kemarin, ada beberapa dugaan pelanggaran yang ditangani terutama terkait dengan netralitas ASN.
“Netralitas ASN ini ada dua kepala sekolah yang kita rekomendasi ke BKN terkait dengan dugaan netralitasnya . Itu dia terbukti atau tidak, itu nanti diklarifikasi pihak BKN,” kata Alwalidin Usa saat diwawancarai. Rabu, 5 Desember 2024.
Selain itu, selama tahapan Pilkada,Awaluddin menyebut ada beberapa pelanggaran lainya yang ditangani seperti ujaran kebencian, baliho kolom kosong, netralitas ASN dan netralitas perangkat desa.
“Jadi itu yang kita lakukan penanganan, termaksud juga KPU terkait penerimaan badan adhoc, itu juga kita tangani pelanggaranya dan kita sudah rekomendasikan saat itu untuk melakukan pergantian supaya ditindak lanjut oleh teman – teman KPU,” jelasnya.
Meskipun demikian, mantan ketua KPU Mubar ini menyatakan bahwa terkait dengan tahapan pemilu di Muna Barat, hingga sampai pada pleno kabupaten berjalan dengan lancar, baik dan tanpa ada kendala. Dirinya juga tidak menemukan dugaan – dugaan pelanggaran pada saat pencoblosan sampai pada perhitungan suara disemua TPS yang ada di Mubar.
“Terus proses hitung juga kita tidak menemukan dugaan – dugaan pelanggaran terkait misalnya 1 atau 2 orang bukan warga Mubar untuk menyalurkan hak pilihnya itu tidak ditemukan atau terkait dengan administrasi juga laporan dari pengawas TPS atau PKD itu tidak ada temuan pelanggaran. Saya kira secara umum proses Pilkada di Muna Barat ini berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan,” pungkasnya.
Penulis : Muhammad
