 |
| Berdiri dari kanan kekiri, Ketua APDESI Sultra, La Ode Alwi Haidatul, Perwakilan Kemendes, Azhar Riyadi, Chairman Elfata Institute, Abdul Rahman Farisi dan Ketua APDESI Buton, Surahman. (Foto Muhammad) |
KENDARI, SANGIASULTRA.ID – Elfata Institute menggelar workhosop peningkatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang dilaksanakan di gedung Theater Mini Perpustakaan Modern, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra). Kegiatan ini berlangsung selama dua hari yakni mulai Rabu 7 Agustus – Kamis 8 Agustus 2024.
Narasumber dalam workhosop tersebut dihadirkan langsung dari Mentri Pertanian, Kementrian Desa (Kemendes), Chairman Elfata Institute, Abdul Rahman Farisi Ketua Apdesi Provinsi Sultra, La Ode Alwi Haidatul, Ketua Apdesi Buton, Surahman dan peserta dari Kepala Desa se- Sultra.
Chairman Elfata Institute, Abdul Rahman Farisi mengatakan, kegiatan workshop ini untuk peningkatan Bumdes yang ada di Sultra. Hal ini karena melihat beberapa kondisi di desa masih banyak yang belum berbadan hukum.
“Dari lagalitas belum banyak yang berbadan hukum, sehingga kita dorong bagaimana Bumdesnya bisa meningkat dalam hal pengelolaanya,” kata Abdul Rahman Farisi saat diwawancarai. Kamis, 8 Agustus 2024.
Untuk itu, lanjut Abdul Rahman, dalam memperkuat legalitas BUMDes ini agar lebih terarah kualitas pengelolaannya, maka dilakukan kerjasama antara Kemendes dan Kementerian Hukum dan HAM.
Kemudian, pengelolaan BUMDes ini juga dibutuhkan sinergiritas dalam hal ini kerjasama antara pemerintah Provinsi maupun pemerintah dareah setempat yang ada di 17 Kabupaten/kota di Sultra.
”Kami dorong mereka untuk mendukung pengembangan BUMDes di Sulawesi Tenggara. Mereka sangat antusias, tinggal nanti kita lihat bagaimana pemerintah provinsi menjemput bola ini untuk mendorong pemberdayaan BUMDes,” ucapnya.
Staf Direktorat Pengembangan Kelembagaan Ekonomi dan Investasi , Kemendes, Azhar Riyadi menyatakan, akan terus mendampingi BUMDes hingga semua berbadan hukum yang jelas.
Dia mengungkapkan bahwa dari sekitar 1.500 BUMDes di wilayah Sultra, hanya sekitar 316 yang telah mendapatkan status badan hukum.
“Saat ini, kita berupaya untuk mendampingi BUMDes dengan memberikan simulasi pendaftaran badan hukum. Tujuannya adalah agar mereka bisa memahami proses dan persyaratan yang diperlukan untuk mendapatkan sertifikat badan hukum dari Kemenkumham,” ujar Azhar.
Ketua APDESI Sulawesi Tenggara, La Ode Alwi Haidatul, menyatakan bahwa BUMDes adalah kunci untuk mempercepat pembangunan desa dan mendorong kemandirian ekonomi.
“Kehadiran kami sebagai Kepala Desa sekaligus Ketua APDESI sangat berharap BUMDes dapat berkembang. Untuk memajukan Indonesia, kita harus memilih desa, dan satu-satunya cara untuk mempercepat kemajuan desa serta perekonomian desa, hingga desa bisa mandiri melalui pengelolaan BUMDes,” ujar La Ode Alwi.
Kades Umba juga ini menyoroti perlunya keterlibatan pemerintah daerah dan pengembangan regulasi yang mendukung pengelolaan BUMDes. Sehingga, dia berencana untuk mengadakan pertemuan dengan Gubernur Sulawesi Tenggara dan Ketua BUMDes di tingkat kabupaten dalam waktu dekat.
Workshop ini mendapat dukungan dari perusahaan-perusahaan besar seperti Pertamina, ID FOOD, Bank BRI, Bank Sultra, dan Askrindo, yang menunjukkan komitmen mereka dalam mendukung pengembangan BUMDes melalui berbagai bentuk kemitraan dan dukungan finansial.
Penulis : Muhammad
