MUNA BARAT, SANGIASULTRA. ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Muna Barat (Mubar) rencananya akan meninjau ulang besaran beban belanja pegawai yang sudah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025.
Pasalnya, total keseluruhan pagu APBD 2025 sebesar Rp 761 miliar, beban belanja pegawai paling besar hingga capai 44 persen. Kemudian untuk Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) mencapai Rp 43 miliar pertahun.
Dengan melihat besarannya belanja pegawai itu, sebagian legislator Mubar menilai akan menjadi kendala terhadap pembangunan infrastruktur lainya untuk menata kembali wajah Muna Barat lima tahun kedepan.
Ketua Komisi II DPRD Muna Barat, Agung Darma langsung menyoroti besarnya belanja pegawai dari APBD 2025.
Agung Darma menyebut, dari total APBD 2025 sebesar Rp 761 miliar ini, beban belanja pegawai sebesar Rp 334 miliar, untuk ADD dan DD sekitar Rp 100 miliar, DAK fisik dan non fisik yang akan dikelola Rp 100 miliar dan lain – lainya pendapatan sah kapitasi dan non kapitasi kisaran hampir Rp 30 miliar.
Belum lagi, pelunasan utang pihak ketiga pekerjaan pembangunan kantor bupati sebesar Rp 19 miliar dan beberapa anggran lainya yang wajib di anggarkan sekitar Rp 30 miliar lebih.
“Shingga anggaran yang bisa digunakan untuk pembangnan oleh bupati terpilih hanya kisaran Rp 100 miliar lebih,” kata Agung Darma saat ditemui. Selasa, 21 Januari 2025.
Rencananya, Agung Darama akan meninjau ulang TPP dimasing – masing kantor dinas lingkup Pemeritah Daerah (Pemda) Mubar, Termaksud di Sekretariat DPRD untuk dimaksimalkan pada APBD tahun 2026.
“Jadi nanti kita akan tinjau kembali ini TPP termaksud dana rutin kantor – kantor karena membebani anggaran daerah. Yang akan di tinjau adalah TPP pegawai untuk APBD 2026 karena beban belanja pegawai yang besar,” jelasanya.
Lanjut Agung, untuk tahun 2025 ini, kemungkinan besar yang akan bisa digeser adalah dana rutin.
“Untuk tahun ini tidak akan digeser TPP, paling rutin – rutin yang bisa digeser untuk kemudian menyelaraskn visi misi bupati seperti pakean gratis sekolah untuk SD dan SMP harus di adakan dibulan juni dan juli tahun ajaran baru karena kalau menunggu perubahan anggraan tidak akan bisa,” terangnya.
Bukan tanpa alasan, politisi Demokrat ini mengaku bahwa yang menjadi fokus saat ini Pemda harus bisa memaksimalkan untuk membangun infrastruktur seperti perkantoran, dermaga, pasar sentral dan beberapa jalan yang sudah menjadi visi – misi bupati dan wakil bupati yang sudah tertuang dalam RPJMD
Menurutnya, untuk menata Kabupaten yang baru mekar 11 tahun ini butuh anggaran yang besar. Sehingga, pihaknya akan mencoba melihat regulasi yang ada apakah dana rutin ini bisa melakukan pergeseran anggaran atau tidak.
Apa lagi, lanjut Agung, hal ini juga berhubungan dengan visi – misi yang sudah tertuang dalam RPJMD dan wajib ditindak lanjuti oleh bupati dan wakil bupati terpilih, La Ode Darwin – Ali Basa.
“Kita akan coba buka regulasi, jadi harapanya itu adalah selain menyelaraskan visi – misi, juga kedepan wajah Muna Barat bisa terbentuk dan Muna Barat ini memilik icon tersendiri,” terangnya.
Untuk itu, kalau regulasi memungkinkan untuk digeser, maka yang akan digeser adalah dana rutin. Menurut Agung, hal yang paling utama itu adalah pelayanan pablik serta yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Penulis : Muhammad
