 |
| Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Muna Barat, H. La Djono |
SANGIASULTRA.ID, MUBAR– Memasuki masa pensiunnya, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Muna Barat (Mubar), H. La Djono membeberkan beberapa program yang manfaatnya sudah dirasakan masyarakat pesisir atau pulau – pulau yang ada di Mubar.
Untuk tahun 2023, kata dia, banayak bantuan yang diserahkan kepada nelayan.
DKP Mubar menyiapkan anggaran sebesar Rp120 juta untuk pembudidayaan benih ikan air tawar dan air payau.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Mubar H. La Djono mengungkapkan, pada 2023 lalu pihaknya menyiapkan program pembudidayaan benih ikan air tawar dan payau. Anggaran yang disiapkan ini merupakan pokok pikiran (pokir) dari anggota dewan di Mubar.
La Djono menjelaskan, anggaran Rp120 juta ini diperuntukkan untuk pengadaan benih ikan air tawar dan payau. Utuk benih ikan air tawar anggarannya sebesar Rp80 juta dengan jenis nila dan gurami. Sementara untuk benih ikan air payau adalah jenis bandeng dengan besaran anggaran Rp40 juta.
“Untuk penerima bantuan yang tahun lalu, kita prioritaskan pada masyarakat kemiskinan ekstrem. Kita berharap dengan bantuan itu perekonomian masyarakat dapat meningkat,” kata H. La Djono, Kamis, 4 Januari 2024.
Kata La Djono, berdasarkan data survei pengembangan industri pertambakan, potensi air tawar di Mubar yang bisa dijadikan tambak ada sekitar 1.500 hektare lebih. Sementara, sejauh ini yang diolah oleh masyarakat baru sekitar 100 hektare lebih.
“Jadi, salah satu syarat masyarakat yang akan menerima bantuan ini adalah harus memiliki kelompok dan mengajukan proposal kepada kami (DKP),” tuturnya.
Kemudian, DKP Kabupaten Muna Barat membeli sejumlah bantuan alat tangkap dan peningkatan kapasitas untuk nelayan. Hal itu diwujudkan dengan anggaran Rp 1,5 miliar yang dialokasikan pada APBD induk dan APBD perubahan. Anggaran tersebut melekat di Bidang Perikanan Tangkap DKP Mubar dan sudah terealisasi 90 persen.
“Sebagian besar sudah berjalan dan telah tersalurkan pada kelompok masyarakat nelayan yang mendapatkan. Karena sumber anggaran kegiatan ini dari APBD induk,” katanya.
Lanjutnya, anggaran Rp 1,5 miliar itu terbagi pada APBD induk sebesar Rp 1,4 miliar dan pada APBD perubahan Rp 100 juta. Seluruhnya digunakan membiayai kegiatan yang diprogramkan dari hasil Musrembang yaitu pengadaan bubu untuk kelompok nelayan Desa Bangko dan mesin outboard.
Katanya, kegiatan dari dana pokok pikiran anggota DPRD Mubar yaitu pengadaan bubu, pengadan perahu dan mesin, jaring kepiting, jaring ikan dan lainya. Serta kegiatan yang diprogramkan langsung oleh DKP yaitu pengadaan bagan, pancing senggol dan pengadaan jaring ikan.
“Jadi itu Semua sudah terealisasi. Untuk kegiatan dari APBD induk tersisa satu kegiatan yang belum kita laksanakan yaitu penguatan kapasitas kelembagaan,” jelasanya.
Ia, menambahkan untuk kegiatan di APBD perubahan hanya terdapat satu kegiatan. Yaitu program bantuan jaring ikan dan drum plastik.
“Untuk APBD perubahan tahun lalu itu hanya satu kegiatan saja yaitu pengadaan jaring ikan dan drum plastik untuk bahan pembuatan bagan untuk kelompok nelayan Desa Latawe,” pungkasnya.
Selain itu juga, kata dia, mengembangkan budi daya rajungan (Portunus Pelagicus) sebagai komoditas perikanan andalan di daerah Mubar dan pengembangan budidaya lobster. Menurutnya, nelayan di Mubar sudah hampir semua merasakan sisi manfaat dengan bantuan – bantuan yang masuk selama menjadi Kepala Dinas DKP.
Penulis : Muhammad
