MUNA BARAT, SANGIASULTRA.ID – Kabupaten Muna Barat (Mubar) resmi menetapkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026. Penetapan ini dilakukan melalui rapat paripurna tingkat II pengambilan keputusan APBD 2026 yang diselenggarakan di aula kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Mubar, Kamis, 27 November 2025.
Bupati Mubar, La Ode Darwin, menyatakan bahwa APBD 2026 akan memprioritaskan belanja wajib.
“Yang kita prioritaskan untuk APBD 2026 adalah belanja-belanja wajib seperti gaji pegawai, PNS, dan P3K. Kegiatan wajib lainnya tetap kita anggarkan, namun disesuaikan dengan anggaran yang tersedia,” ujarnya saat ditemui di kantor DPRD Mubar, Kamis, 27 November 2025.
Berdasarkan APBD 2026 yang telah disetujui, belanja modal ditetapkan sebesar 12 miliar rupiah lebih. Dari anggaran ini, sebagian Darwin akan memprioritaskan pembangunan jalan di desa Sukadamai dan Wulanga Jaya.
“Anggaran yang kita masukkan di APBD 2026 kurang lebih hampir Rp 8 miliar. Sisanya untuk mendukung program visi misi kami dan pengadaan TPA,” jelasnya.
Selain mengandalkan APBD, La Ode Darwin juga akan membangun Muna Barat melalui koneksi yang dimilikinya di pusat. Menurutnya, jika hanya mengandalkan APBD, kesejahteraan masyarakat belum akan tersentuh secara menyeluruh.
Pembangunan infrastruktur jalan lainnya yang sudah dijanjikan namun belum terlaksana, seperti jalan Abadi Jaya – Pajala, pihaknya akan kembali mengusulkan ke kementerian agar masuk dalam program pembangunan Jalan Inpres Jalan Daerah (IJD).
“Kedepan, kita akan berupaya mendekatkan diri kepada masyarakat dan memaksimalkan program-program pemerintah pusat untuk membangun Kabupaten Muna Barat ini lebih maksimal,” ucapnya.
Sementara, Ketua DPRD Mubar, La Ode Rafiudin menyampaikan rasa syukur bahwa paripurna II pengambil keputusan APBD 2026 berjalan baik dan lancar.
“Alhamndulilah semua terlaksana dengan baik,” kata La Ode Rafiudin.
Rafiuddin menyebut, total APBD 2026 Mubar sebesar Rp 565,3 miliar. Untuk Pendapat Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 45 miliar lebih, pendapatan dana transfer Rp 510 miliar lebih dan pendapatan lain – lain sebesar Rp 8 miliar lebih.
Kemudian, untuk belanja daerah ditetapkan sebesar Rp 571 miliar lebih. Dari total belanja daerah tersebut, untuk belanja operasi Rp469 miliar lebih, belanja modal Rp12 miliar lebih, belanja tak terduga Rp1,2 miliar, dan belanja transfer sebesar Rp87,1 miliar, sehingga terjadi defisit Rp5,7 miliar.
Politisi PDIP ini berharap, agar pemerintah daerah bisa memaksimalkan kondisi keuangan yang ada. Apalagi, melihat kondisi keuangan yang tidak terlalu besar dan hanya memprioritaskan belanja pegawai dan beberapa pembangunan infrastruktur jalan.
“Dengan adanya anggaran sekarang ini kami pihak legislatif menyerankan kepada Pemda agar memaksimalkan lebih kepada masyarakat,” pungkasnya
Penulis : Muhammad
