KENDARI, SANGIASULTRA.ID – Penundaan Musyawarah Daerah (Musda) ke-XI Partai Golkar Sulawesi Tenggara (Sultra) memicu spekulasi di internal partai. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golkar telah mengeluarkan keputusan resmi menunda pelaksanaan Musda tanpa batas waktu yang jelas.
Ketua Panitia Musda, Abu Hasan, menyatakan bahwa panitia sedang menyusun ulang mekanisme pendaftaran calon ketua setelah keputusan penundaan dari DPP.
“Terkait pengambilan berkas, sesuai jadwal awal, batasnya hari ini (25/10). Hingga kini, baru satu orang yang mengambil berkas, yaitu La Ode Darwin,” ujarnya saat dikonfirmasi melalui telepon, Sabtu (25/10).
Abu Hasan menjelaskan bahwa jadwal awal Musda menetapkan batas akhir pengambilan formulir pada Sabtu (25/10), yang dibuka sejak Kamis (23/10). Namun, dengan penundaan ini, seluruh tahapan administrasi dan teknis harus disesuaikan.
“Jika ada yang mendaftar lagi, itu setelah ada jadwal berikutnya dari DPP. Yang sudah mengambil formulir agar segera diisi, dilengkapi, dan dikembalikan ke Steering Committee (SC). Kami akan periksa, dan jika ada kekurangan, akan dikembalikan. Jika tidak memenuhi syarat, kami akan meminta diskresi dari Ketua Umum DPP,” jelas mantan Bupati Buton Utara itu.
Abu Hasan menekankan komitmen panitia untuk menjaga transparansi dan integritas proses Musda, termasuk pengelolaan berkas pendaftaran calon. Ia memastikan bahwa dokumen yang telah diserahkan oleh calon tidak akan disimpan oleh panitia untuk menghindari potensi kehilangan.
“Berkas yang sudah diambil dan disetor, sudah kami kembalikan kepada yang bersangkutan. Ini untuk menghindari kehilangan di tangan panitia,” tegasnya.
Pengembalian berkas calon akan dilakukan paling lambat satu hari sebelum pelaksanaan Musda. Tujuannya adalah untuk memberi waktu yang cukup bagi seluruh calon dalam melengkapi persyaratan administrasi.
“Karena ditunda, kami akan formulasikan kembali pendaftaran calon setelah ada kepastian jadwal Musda terbaru dari DPP,” pungkasnya.
DPP Golkar secara resmi mengumumkan penundaan Musda XI Golkar Sultra melalui surat tertanggal 23 Oktober 2025. Surat tersebut ditandatangani oleh Wakil Ketua Umum Kahar Muzakir dan Sekretaris Jenderal Muhammad Sarmuji. DPP menegaskan bahwa penundaan dilakukan untuk memastikan seluruh tahapan organisasi berjalan tertib dan sesuai mekanisme partai.
Namun, DPD I Golkar Sultra menyampaikan alasan berbeda. Menurut mereka, penundaan dilakukan karena Ketua Umum DPP Golkar, Bahlil Lahadalia, harus mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam kunjungan kerja ke luar negeri, serta berkeinginan hadir langsung dalam Musda di Sultra.
Penulis : Muhammad
