 |
| LM Rajiun Tumada dan Purnama Ramadhan saat mendaftar di Kantor KPU sebagai Pasangan Calon (Paslon) Bupati Muna. Foto: Muhammad. |
MUNA, SANGIASULTRA.ID – DPP Partai Golongan Karya (Golkar) mendadak merubah rekomendasi calon bupati dan wakil bupati Muna. Perubahan itu terjadi dua hari menjelang pendaftaran di KPU.
Padahal, di masa kepimpinan Airlangga Hartato, Golkar memberikan rekomendasi model B1-KWK kepada pasangan calon bupati dan wakil bupati Muna LM Rajiun Tumada-Purnama Ramadhan. Setelah pergantian kepemimpinan yang kini dijabat Bahlil Lahadalia, Golkar secara mengejutkan merubah rekomendasi tersebut.
Golkar berbalik mendukung bakal pasangan calon La Ode Kardini-Noordani untuk maju di Pilkada Muna. Paslon ini resmi memegang dokumen model B1-KWK yang diserahkan di Kantor DPD 1 Partai Golkar Sultra di Kendari pada 26 Agustus 2024.
Soal perubahan rekomendasi ini,
LM Rajiun Tumada menanggapi dengan santai. Ia mengatakan, seharusnya Golkar memberikan contoh yang baik dan harus konsisten, sebab Golkar adalah partai besar di Indonesia namun berbicara komitmen dan konsisten tidak dapat dipercaya.
“Kita adalah calon-calon pemimpin di tingkat daerah. Kalau pemimpin di tingkat pusat seperti ini dengan kejadian yang kami alami, kita harus pertanyakan juga. Ini citra yang tidak bagus yang diberikan kepada anak-anak bangsa,” tegas Rajiun saat diwawancarai awak media, Selasa, 27 Agustus 2024.
Menurutnya, apa yang dipertontonkan partai berlambang pohon beringin ini seharusnya tidak dilakukan karena keputusan yang dikeluarkan sangat mengagetkan publik.
Sementara dalam video yang beredar di media sosial, Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia tidak akan merubah rekomendasi dukungan yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Erlangga Hartarto. Tapi kenyataannya, rekomendasi paslon bupati dan wakil bupati Muna dirubah dan diberikan kepada paslon lain.
“Hal ini menunjukan ketidak komitmenan partai Golkar dan menujukan sifat kekanak-kakakan,” ungkapnya.
Perubahan rekomendasi Golkar menimbulkan kekecewaan seluruh relawan, sahabat, dan simpatisan Rajiun. Kalau seperti ini, akan menimbulkan tanda tanya dan mosi tidak percaya dengan partai Golkar atas apa yang diucapkan Ketum yang baru.
“Kami (RahmaTnya Muna) awalnya sudah diberikan rekomendasi B persetujuan Parpol KWK. Bagaimana ya, partai besar tidak konsisten dan komitmen terhadap mereka yang sudah melahirkan pasangan calon. Kalau modelnya seperti ini, kan menimbulkan tanda tanya dan mosi tidak percaya dengan partai Golkar,” ujarnya.
Jika masih tetap mempertontonkan cara seperti ini, Rajiun berkeyakinan Golkar tidak akan berkembang maju. Mestinya, sebagai partai besar bisa menghargai atau memanggil paslon yang telah didukung untuk membangun komunikasi dan komitmen bagaimana membesarkan partai ini.
“Sampai saat ini saya tidak dipanggil oleh DPP Golkar. Surat keputusan model B persetujuan Parpol KWK yang ditandatangani oleh Bapak Erlangga Hartarto yang diberikan kepada kami belum juga dicabut. Saya berpikir kok bisa begini ya,” ucapnya.
Meski begitu, Rajiun mengikhlaskan dan tidak mau membuat kegaduhan. Tanpa Golkar, Paslon Rajiun-Purnama sudah memenuhi persyaratan 20 persen sesuai aturan PKPU dengan dukungan Partai Gerindra, PKB, dan PSI.
“Jadi, tanpa Golkar pun kami (RahmaTnya Muna) dengan didukung Gerindra dan PKB sudah memenuhi syarat 20 persen. Kami lepas saja,” pungkasnya.
Penulis : Muhammad
