 |
| Rusman Malik SH |
Oleh: Rusman Malik
Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Muna Barat semakin memanas seiring dengan dominasi elite partai dalam proses pencalonan yang tampak memaksakan kehendaknya kepada masyarakat.
Ditengah kehadiran calon tunggal La Ode Darwin dan Ali Basa yang didukung oleh koalisi delapan partai besar yang memiliki kursi di DPRD, ruang bagi masyarakat untuk memilih secara bebas seolah terkikis.
Ketika partisipasi politik masyarakat diabaikan, dan keputusan politik lebih dipusatkan di tangan segelintir elite, demokrasi yang seharusnya melibatkan semua elemen masyarakat menjadi terancam.
Dominasi elite partai dalam Pilkada Muna Barat jelas terlihat dalam proses pencalonan. Keputusan untuk hanya menghadirkan satu pasangan calon telah menutup pintu bagi munculnya pilihan alternatif yang lebih beragam.
Keberpihakan partai-partai politik besar seperti PDIP, Golkar, Nasdem, hingga Gerindra, kepada satu calon tanpa memperhatikan dinamika di tingkat akar rumput menjadi cerminan bagaimana suara masyarakat ditekan di bawah kehendak elite.
Kondisi ini menciptakan ketidakseimbangan yang jelas antara aspirasi masyarakat dan keputusan politik yang diambil oleh elite partai.
Dalam situasi yang ideal, partai politik seharusnya berperan sebagai jembatan antara rakyat dan pemerintahan, bukan malah menjadi penentu tunggal yang mengabaikan aspirasi konstituen.
Dengan demikian, fenomena calon tunggal yang didorong oleh koalisi besar ini menimbulkan pertanyaan serius tentang kualitas demokrasi di Muna Barat.
Di tengah hegemoni elite partai, munculnya gerakan mendukung kotak kosong menjadi respons masyarakat yang merasa tidak diberi pilihan.
Kotak kosong bukan sekadar lambang ketidaksetujuan terhadap calon tunggal, tetapi juga simbol protes terhadap sistem politik yang dirasa tidak inklusif.
Masyarakat, terutama kaum muda dan mahasiswa, menggunakan kotak kosong untuk menyuarakan ketidakpuasan mereka terhadap partai-partai yang dianggap lebih mementingkan kepentingan politik elite ketimbang kepentingan rakyat.
Media sosial menjadi arena utama bagi kampanye kotak kosong ini. Baik itu di Facebook, Instagram, hingga grup WhatsApp dan TikTok dipenuhi dengan ajakan untuk memilih kotak kosong sebagai bentuk perlawanan terhadap dominasi elite.
Para mahasiswa dan tokoh pemuda lokal aktif menyerukan bahwa partisipasi mereka dalam Pilkada kali ini adalah bentuk perlawanan terhadap elitisme politik yang meminggirkan suara rakyat.
Jika masyarakat terus-menerus dipaksa mengikuti keinginan elite partai, Pilkada 2024 di Muna Barat bisa menjadi preseden buruk bagi proses demokrasi lokal.
Demokrasi seharusnya memberikan ruang yang luas bagi partisipasi rakyat dalam menentukan masa depan daerahnya. Namun, ketika ruang itu ditutup dengan kehadiran calon tunggal, masyarakat tidak lagi merasa memiliki kontrol atas proses politik yang mempengaruhi hidup mereka.
Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menimbulkan apatisme politik di kalangan masyarakat. Ketika mereka merasa suara mereka tidak diakomodasi oleh sistem, partisipasi politik bisa menurun drastis.
Pada akhirnya, demokrasi menjadi lemah dan hanya menjadi ajang formalitas tanpa substansi keterlibatan publik yang sejati.
Partai politik harus mengingat peran dan fungsinya sebagai penjaga demokrasi. Mereka seharusnya lebih responsif terhadap aspirasi masyarakat, bukan hanya sekadar menjalankan strategi politik yang menguntungkan segelintir elit.
Partisipasi aktif dari berbagai kelompok masyarakat, terutama pemuda, harus dipandang sebagai kekuatan dalam memperkuat demokrasi lokal, bukan ancaman bagi stabilitas politik partai.
Selain itu, partai-partai politik perlu merefleksikan kembali peran mereka dalam memfasilitasi kemunculan calon-calon pemimpin alternatif yang benar-benar berasal dari keinginan rakyat.
Jika partai terus bersikeras memaksakan calon tunggal tanpa mempertimbangkan keberagaman aspirasi, mereka berisiko kehilangan kepercayaan publik secara menyeluruh.
Masyarakat Muna Barat saat ini berada dalam situasi di mana mereka dipaksa mengikuti kehendak elite partai, yang lebih mementingkan stabilitas politik dari pada partisipasi publik.
Gerakan kotak kosong yang muncul sebagai bentuk protes adalah alarm bagi demokrasi di Muna Barat.
Jika elite politik tidak segera memperhatikan aspirasi masyarakat, kita akan melihat proses politik yang semakin terkonsentrasi pada segelintir elit, mengorbankan kualitas demokrasi yang inklusif dan partisipatif.
Dengan demikian, tantangan terbesar saat ini adalah bagaimana memastikan bahwa suara masyarakat tetap didengar dan diakomodasi, agar demokrasi di Muna Barat tidak hanya menjadi formalitas, melainkan menjadi proses yang benar-benar melibatkan seluruh elemen rakyat.
Penulis adalah Tokoh Pemuda Muna Barat
