 |
| Sekretaris Fraksi Golkar, Uking Djassa saat menyampaikan pandangan fraksi dalam rapat paripurna tingkat I penyerahan dokumen perubahan KUA-PPAS APBD 2024 di Kantor DPRD Mubar. Foto : Muhammad |
MUNA BARAT, SANGIASULTRA.ID – Pemerintah Daerah (Pemda) Muna Barat (Mubar) mendapatkan sorotan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Mubar. Sedikitnya ada empat fraksi di DPRD mempertanyakan kinerja Pemda.
Empat fraksi ini diantaranya fraksi Amanat Demokrasi Indonesia Raya, fraksi Perjuangan Bangsa, fraksi Nasdem dan fraksi Golkar. Mereka menilai masih banyak kinerja Pemda belum efektif, khususnya para kepala OPD.
Dihadapan Pj Bupati dan para kepala OPD, empat fraksi ini blak-blakan menyampaikan pandangan fraksi dalam rapat paripurna tingkat I penyerahan dokumen perubahan KUA-PPAS APBD 2024 di Kantor DPRD Mubar beberapa waktu lalu.
Sekretaris Fraksi Amanat Demokrasi Indonesia Raya, Baitul Makmur menyoroti pembangunan perkantoran yang menjadi prioritas Pemda belum ada progres yang jelas.
Misal, pembangunan kantor DPRD, kantor bupati, rujab pimpinan DPRD dan masjid Agung yang hari ini digembor-gemborkan sebagai icon Muna Barat. Namun faktanya tidak sesuai yang diharapkan DPRD.
“Kantor DPRD tidak ada progres. Dibikinkan tiga buah rujab dalam hutan dan aksesnya tidak ada, pertimbangannya apa. Ini kan diskriminasi,” tegasnya.
Baitul Makmur juga menyoroti soal PAD Mubar. Sejak Mubar mekar pada 2014 hingga 2024, PAD tidak ada peningkatan. Selama 10 tahun Mubar hanya bisa mendaptkan PAD 4,29 persen. Hal ini menjadi perhatian khusus DPRD agar Pemda lebih serius bekerja buntuk membangun Mubar lebih maju lagi.
“Ini sebenarnya hal yang harus perlu di evaluasi. Mana kadisnya, apa masalahnya, kenapa tidak bisa meningkatkan PAD. Kalau tidak bisa, ganti. Kadis harus melakukan kreativitas, harus menyesuaikan dengan keadaan Mubar,”sindirnya.
Sementara Ketua Fraksi Perjuangan Bangsa , La Ode Amin menagih janji Pemda terkait dengan pokir. Kata dia, janji Pemda soal pokir dari 2023 sampai saat ini belum terealisasi. Padahal, pihaknya sudah membangun komunikasi dengan masyarakat apa yang menjadi reses mereka nanti.
Politisi PKB ini terpaksa gigit jari, sebab, apa yang dijanjikan kemasyarakat pupus karena pokir yang dijanjikan Pemda Rp 1,5 miliar tidak ada. Hal ini menjadi tidak ada kepercayaan masyarakat kepada DPRD.
“Kalau berdasarkan reses kami, kita 2023 diawal tahun itu kita sudah janji masyarakat. Dan kegiatan itu belum ada dan kita dianggap sebagai pembohong di masyarakat,”keluhnya.
Ia juga menyoroti soal pelayanan Diknas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Damkar dan Dinas Perhubungan. Menurutnya, tiga instansi ini harus lebih maksimal dalam meningkatkan pelayanan masyarakat.
“Muna Barat ini adalah kabupaten kepulauan, kalau bukan kita yang berbuat tidak mungkin ada orang lain yang prihatin pada daerah kita. Harus ada keseriusan ini,”pinta Ketua DPC PKB Mubar.
Senada dengan itu, Sekretaris Fraksi Nasdem, La Ode Sariba sangat menyayangkan kantor DPRD yang masih menggunakan gedung PAUD. Padahal, Mubar mekar sudah 10 tahun lebih.
Selain itu, apa yang menjadi reses di masyarakat tidak tersampaikan karena apa yang dijanjikan Pemda ke DPRD dalam bentuk pokir belum ada yang terealisasi. Sehingga, menimbulkan mosi tidak percaya masyarakat terhadap DPRD.
“Dimana harkat dan martabat ini DPR, saya agak marah kalau soal ini pak. Selama ini selalu kita menyesuaikan, hanya kita sapu dada. Akhirnya masyarakat tidak percaya dan antipati terhadap DPR,”tegas Sariba.
“Jangan dikonotasikan bahwa pokir itu bagi-bagi uang ke DPR, tidak. Program yang disampaikan oleh DPR kemudian dieksekusi oleh SKPD,” tambahnya.
Ketua Komisi I DPRD Mubar ini juga menyoroti soal pembangunan kantor DPRD, rujab bupati, kantor bupati dan masjid agung Muna Barat.
Pembangunan perkantoran di bumi praja laworoku, ia mencium aroma tidak sedap karena anggaran yang sangat besar tetapi progres pembangunannya masih belum maksimal.
“Jadi saya minta maaf, ini harus ditelisik ulang ini. Kita harus bentuk pansus untuk menindak lanjuti itu. Jangan sampai disana ada kebocoran anggaran sehingga kesannya DPR mangguk-mangguk saja, kita liat saja nanti. Yah, semoga saja progresnya tahun ini tercapai,”harapnya.
Sekretaris Fraksi Golkar, Uking Djassa ikut menyoroti pembangunan perkantoran. Ia mengatakan, melihat silfa APBD 2024 sebesar Rp 93 miliar namun di perubahan tinggal Rp 11 miliar menjadi pertanyaan besar di lembaga DPRD.
“Sudah tidak seimbang ini Pak Bupati. Harus menjadi perhatian khusus ini, mana sudah lama kita berkantor di gedung PAUD ini. Kemudian masjid raya yang tidak kelar-kelar,”ungkapnya.
Politisi Golkar ini sangat menyayangkan dengan kerja-kerja eksekutif yang sekarang ini. Pasalnya, sejak pertama pembahasan anggaran APBD sangat tidak beres sehingga melalui pandangan fraksi Golkar pihaknya mempertanyakan semua kinerja masing-masing OPD.
“Dari Rp 93 miliar diawal tahun sekarang jadi Rp 11 miliar yang Rp 43 miliar dibuat dimana itu dan program apa saja yang dicoret, harus jelas. Lalu, Rp 11 miliar apa yang dia includ programnya, Rp 93 miliar apa programnya, haris jelas. Perencanaan awal APBD ini gagal total, gagal permanen,”kesal Uking.
Setelah mendengar pandang empat fraksi, Penjabat (Pj) Bupati Mubar, La Ode Butolo tetap mendengarkan apa yang menjadi perhatian DPRD saat ini. Butolo juga sangat menyayangkan kondisi APBD Muna Barat.
“Saya juga kaget, apalagi dengan silva Rp 93 miliar itu. Saya langsung panggil kepala Bapeda dan kepala Keuangan,” katanya.
Kendati demikian, Butolo berjanji akan memprioritaskan pembangunan perkantoran bupati, kantor DPRD, rujab bupati, rujab pimpinan DPRD dan pembangunan masjid.
“Jadi persoalan kantor bupati dan DPR, Insyaalah ini bagian dari janji saya. Semua perkantoran saya sudah liat. Untuk masjid kemarin itu tidak ada anggaranya,” tuturnya.
“Insyaallah tahun 2025 semua selesai. Yang menjadi anggaran 2024 kemarin saya minta maaf termaksud anggaran perubahan ini juga saya minta maaf,”sambungnya.
Penulis : Muhammad
